Rini Soemarno didapuk menjadi Menteri BUMN sejak Presiden Joko Widodo membentuk kabinet kerja
Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jakarta - Rini Soemarno didapuk menjadi Menteri BUMN sejak Presiden Joko Widodo membentuk kabinet kerja akhir Oktober 2014. Posisi Rini cukup aman.

Pasalnya, meski terjadi perombakan kabinet, Rini tetap bertahan sebagai Menteri BUMN. Di sisi lain, perjalanannya selama tiga tahun sebagai Menteri BUMN bukan tanpa tantangan.

Mulai dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung (JKT-BDG) hingga holding BUMN. Kereta cepat JKT-BDG dikritik sebagai proyek kecebong alias kereta cepat bohongan oleh politikus Partai Demokrat, Roy Suryo.

Menurut Roy, proyek ini berjalan lambat dan terkesan jalan di tempat. Bukan itu saja, holding BUMN yang diperjuangkan Rini sempat dikritik sebagai upaya menjual aset perusahaan pelat merah.

Tapi semua kritik ditepis Rini. Dia menegaskan, kereta cepat bukan proyek bohongan karena prosesnya pembangunannya terus berjalan. Sedangkan holding BUMN, dia mengatakan, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Berikut proyek kereta cepat JKT-BDG dan holding BUMN yang sedang dikawal Rini:


Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Proyek 'Kecebong'


Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat ramai di publik setelah pernyataan politikus Partai Demokrat Roy Suryo. Roy menyebut kereta cepat sebagai sebagai proyek 'kecebong' yang dia artikan sebagai kereta cepat bohongan.

Bukan tanpa alasan Roy menyindir proyek tersebut. Sebab sejak ditandatangani dan groundbreaking pada awal 2016, progres proyek itu lambat.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya US$ 5,9 miliar oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2019 ini masih tertunda pengerjaannya lantaran dana pinjaman dari China tak kunjung cair. Rini tentu menjadi salah satu pihak yang menjadi sasaran sindiran Roy Suryo, sebab proyek ini melibatkan BUMN.

Namun, Rini membantah proyek tersebut merupakan bohongan. Dia bahkan menantang orang yang memberi sebutan itu untuk datang langsung ke lokasi melihat perkembangan yang ada

Dia memastikan, progres di lapangan saat ini terus berjalan dan tengah dalam pembangunan sejumlah terowongan yang akan dilewati oleh kereta cepat.

"Sebelumnya yang di daerah kita, lahan kita sendiri (PTPN) di Walini sudah dimulai untuk tunnel-nya, untuk terowongan karena kereta cepat ini ada 17 terowongan. Tunnelnya ini memang pembangunannya memakan waktu paling lama, sehingga sekarang lagi dibangun terowongan-terowongan. Jadi sekarang sedang dibangun lima terowongan, kebanyakan di daerah Walini Purwakarta," katanya saat ditemui ketika berkunjung ke Wamena, bulan lalu.

Rini juga memastikan untuk urusan perizinan, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai semuanya. Saat ini pihaknya tengah menunggu proses pencairan dana pinjaman dari China bisa rampung pada awal Desember mendatang. Sebelumnya Rini menyebut terakhir kali pinjaman akan cair pada medio November ini.

"Kita harapkan permulaan Desember ini, karena memang kemarin menunggu juga izin dari tanah mengenai lahan harus diselesaikan dengan baik, setelah dapat penetapan lokasi, ada lahan-lahan yang harus dibebaskan dari masyarakat. Nah, pembebasan ini masih proses jalurnya, ada sedikit," terang Rini.


Holding BUMN Tambang Terbentuk


Rini memperjuangkan pembentukan holding BUMN. Meski sempat mengalami beberapa kendala, namun akhirnya misi itu terwujud meski belum sepenuhnya.

Kementerian BUMN di era Rini Soemarno berupaya untuk membentuk lagi 6 sektor BUMN, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) holding migas, holding tambang, holding jasa keuangan, holding perumahan, holding konstruksi dan jalan tol, serta holding pangan.

Upaya itu pun mulai terealisasikan. Nota inbreng holding BUMN tambang diteken pada 27 November 2017. Namun secara formalitas holding sah terbentuk ketika 3 BUMN tambang yang saham tercatat di pasar modal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2019.

Pada hari itu PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM), dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) menggelar RUPSLB secara marathon. Saham seri B milik pemerintah di ketiga BUMN itu akhrinya direstui untuk dialihkan ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum).

Pemerintah sebelumnya memegang 65% saham Antam, 65,02% di PTBA dan 65% di Timah. Saham yang berupa seri B itu itu telah dialihkan ke Inalum. Sementara pemerintah masih mengempit saham seri A atau dwi warna di tiga BUMN tersebut.

Setelah keuangan anggota BUMN tambang dikonsolidasikan maka nilai aset holding BUMN tambang akan menjadi sekitar Rp 88 triliun. Sementara untuk ekuitas totalnya sekitar Rp 60 triliun.

Dengan ekuitas sebesar itu, holding BUMN tambang bisa mengembangkan keuangannya hingga 3 kali. Sehingga holding BUMN tambang mempunyai peluang mendapatkan pendanaan sekitar Rp 180 triliun. Dengan kekauatan uang sebesar itu, diyakini holding BUMN tambang bisa menyerap divestasi saham PT Freeport Indonesia.


Upaya Membentuk Holding BUMN Migas


Setelah holding BUMN tambang sukses terbentuk, kini Rini berencana merealisasikan pembentukan holding BUMN migas. Pemerintah berniat untuk mengalihkan kepemilikan saham seri B di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kepada PT Pertamina (Persero) yang nantinya akan menjadi induk.

Bahkan beredar surat bocoran dari Kementerian BUMN yang ditandatangani Rini yang isinya meminta PGN agar lekas menggelar RUPSLB.

"Sehubungan dengan rencana pembentukan holding BUMN minyak dan gas dengan mempertimbangkan telah disampaikannya kepada Presiden Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perseroan PT Pertamina," bunyi surat yang ditandatangani Rini tersebut.

PGN sendiri sudah mengumumkan akan menggelar RUPSLB pada 25 Januari 2018 mendatang. Undangan bagi para pemegang saham itu pun sudah diumumkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meski dalam undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai mata acara rapat, namun Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim membenarkan bahwa RUPSLB tersebut terkait rencana pembentukan holding BUMN migas.

"RUPSLB 25 Januari sebagai bagian proses holding migas," tuturnya kepada detikFinance.

Sayangnya Jobi enggan menjelaskan lebih jauh mengenai proses pembentukan holding BUMN migas tersebut. "Tunggu pengumuman lebih lanjut," imbuhnya.

Menurut data BEI, porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia di PGN sebesar 13,8 miliar lembar saham atau setara 56,9%. Saham itulah yang nantinya akan dialihkan ke Pertamina jika holding BUMN migas jadi terbentuk.

Post A Comment: