Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.
TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjual aset BUMN, seperti yang diberitakan sejumlah media beberapa waktu lalu.

Aloysius menyatakan yang dimaksudkan pemerintah adalah sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset dilakukan dengan mengkonversi sekelompok aset dan jenis yang sama menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan. “Sekuritisasi itu bukan jual aset,” ujar Aloysius dalam Seminar Kinerja dan Strategi BUMN di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

Lebih jauh Aloysius menjelaskan, aksi tersebut adalah menerbitkan efek atau surat berharga beragun, jadi asetnya tidak pindah atau Efek Beragun Aset (EBA). Aksi itu akan berdampak pada potensi cashflow yang akan datang. “Tapi, agar akuntabel dan transparan valuasinya kepada investor, maka menggunakan mekanisme pasar modal,” tuturnya.

Hasil penjualan dari sekuritisasi, menurut Aloysius, nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur lain. “Jadi, pembangunan bisa tetap berjalan, katanya.

Aloysius menuturkan ada dua perusahaan BUMN, yakni PT Jasa Marga (Persero) dan PT PLN (Persero), yang berencana melakukan aksi sekuritisasi aset pada Mei dan Juni 2017. PLN akan melakukan sekuritisasi pada aset pembangkit listrik di Suralaya, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten. Sedangkan Jasa Marga berencana menjual aset jalan tol Jagorawi melalui mekanisme sekuritisasi. “PLN duluan,” ucapnya.

Namun Aloysius tidak secara gamblang menyebutkan nilai sekuritisasi aset kedua perusahaan itu. Ia hanya menjelaskan, khusus untuk Jasa Marga, nilainya nanti akan dihitung berdasarkan tenor, perkiraan lalu lintas, serta kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak berbagai perusahaan BUMN untuk melakukan sekuritisasi aset agar bisa mendapat dana segar guna membiayai pembangunan infrastruktur lain. Pola yang ada saat ini adalah BUMN menyimpan aset yang dibangunnya dan mendapatkan pendapatan (income) bulanan sudah kuno. “BUMN kita senangnya memiliki aset. Setiap bulan dapat income dari tol itu. Tapi itu sudah kuno,” ujar Jokowi.

Kepala Negara dan Pemerintahan RI meminta BUMN menjual infrastruktur yang telah selesai dibangunnya untuk kemudian membangun infrastruktur lain dari keuntungan penjualan. Dengan sekuritisasi, Presiden menambahkan, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dapat dipenuhi.
Next
Posting Lebih Baru
Previous
This is the last post.

Post A Comment: