TRENDING NOW

Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Kabinet Presiden Jokowi Joko Widodo profesional bisnis ekonomi indonesia
Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jakarta - Rini Soemarno didapuk menjadi Menteri BUMN sejak Presiden Joko Widodo membentuk kabinet kerja akhir Oktober 2014. Posisi Rini cukup aman.

Pasalnya, meski terjadi perombakan kabinet, Rini tetap bertahan sebagai Menteri BUMN. Di sisi lain, perjalanannya selama tiga tahun sebagai Menteri BUMN bukan tanpa tantangan.

Mulai dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung (JKT-BDG) hingga holding BUMN. Kereta cepat JKT-BDG dikritik sebagai proyek kecebong alias kereta cepat bohongan oleh politikus Partai Demokrat, Roy Suryo.

Menurut Roy, proyek ini berjalan lambat dan terkesan jalan di tempat. Bukan itu saja, holding BUMN yang diperjuangkan Rini sempat dikritik sebagai upaya menjual aset perusahaan pelat merah.

Tapi semua kritik ditepis Rini. Dia menegaskan, kereta cepat bukan proyek bohongan karena prosesnya pembangunannya terus berjalan. Sedangkan holding BUMN, dia mengatakan, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Berikut proyek kereta cepat JKT-BDG dan holding BUMN yang sedang dikawal Rini:


Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Proyek 'Kecebong'


Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat ramai di publik setelah pernyataan politikus Partai Demokrat Roy Suryo. Roy menyebut kereta cepat sebagai sebagai proyek 'kecebong' yang dia artikan sebagai kereta cepat bohongan.

Bukan tanpa alasan Roy menyindir proyek tersebut. Sebab sejak ditandatangani dan groundbreaking pada awal 2016, progres proyek itu lambat.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya US$ 5,9 miliar oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2019 ini masih tertunda pengerjaannya lantaran dana pinjaman dari China tak kunjung cair. Rini tentu menjadi salah satu pihak yang menjadi sasaran sindiran Roy Suryo, sebab proyek ini melibatkan BUMN.

Namun, Rini membantah proyek tersebut merupakan bohongan. Dia bahkan menantang orang yang memberi sebutan itu untuk datang langsung ke lokasi melihat perkembangan yang ada

Dia memastikan, progres di lapangan saat ini terus berjalan dan tengah dalam pembangunan sejumlah terowongan yang akan dilewati oleh kereta cepat.

"Sebelumnya yang di daerah kita, lahan kita sendiri (PTPN) di Walini sudah dimulai untuk tunnel-nya, untuk terowongan karena kereta cepat ini ada 17 terowongan. Tunnelnya ini memang pembangunannya memakan waktu paling lama, sehingga sekarang lagi dibangun terowongan-terowongan. Jadi sekarang sedang dibangun lima terowongan, kebanyakan di daerah Walini Purwakarta," katanya saat ditemui ketika berkunjung ke Wamena, bulan lalu.

Rini juga memastikan untuk urusan perizinan, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai semuanya. Saat ini pihaknya tengah menunggu proses pencairan dana pinjaman dari China bisa rampung pada awal Desember mendatang. Sebelumnya Rini menyebut terakhir kali pinjaman akan cair pada medio November ini.

"Kita harapkan permulaan Desember ini, karena memang kemarin menunggu juga izin dari tanah mengenai lahan harus diselesaikan dengan baik, setelah dapat penetapan lokasi, ada lahan-lahan yang harus dibebaskan dari masyarakat. Nah, pembebasan ini masih proses jalurnya, ada sedikit," terang Rini.


Holding BUMN Tambang Terbentuk


Rini memperjuangkan pembentukan holding BUMN. Meski sempat mengalami beberapa kendala, namun akhirnya misi itu terwujud meski belum sepenuhnya.

Kementerian BUMN di era Rini Soemarno berupaya untuk membentuk lagi 6 sektor BUMN, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) holding migas, holding tambang, holding jasa keuangan, holding perumahan, holding konstruksi dan jalan tol, serta holding pangan.

Upaya itu pun mulai terealisasikan. Nota inbreng holding BUMN tambang diteken pada 27 November 2017. Namun secara formalitas holding sah terbentuk ketika 3 BUMN tambang yang saham tercatat di pasar modal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2019.

Pada hari itu PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM), dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) menggelar RUPSLB secara marathon. Saham seri B milik pemerintah di ketiga BUMN itu akhrinya direstui untuk dialihkan ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum).

Pemerintah sebelumnya memegang 65% saham Antam, 65,02% di PTBA dan 65% di Timah. Saham yang berupa seri B itu itu telah dialihkan ke Inalum. Sementara pemerintah masih mengempit saham seri A atau dwi warna di tiga BUMN tersebut.

Setelah keuangan anggota BUMN tambang dikonsolidasikan maka nilai aset holding BUMN tambang akan menjadi sekitar Rp 88 triliun. Sementara untuk ekuitas totalnya sekitar Rp 60 triliun.

Dengan ekuitas sebesar itu, holding BUMN tambang bisa mengembangkan keuangannya hingga 3 kali. Sehingga holding BUMN tambang mempunyai peluang mendapatkan pendanaan sekitar Rp 180 triliun. Dengan kekauatan uang sebesar itu, diyakini holding BUMN tambang bisa menyerap divestasi saham PT Freeport Indonesia.


Upaya Membentuk Holding BUMN Migas


Setelah holding BUMN tambang sukses terbentuk, kini Rini berencana merealisasikan pembentukan holding BUMN migas. Pemerintah berniat untuk mengalihkan kepemilikan saham seri B di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kepada PT Pertamina (Persero) yang nantinya akan menjadi induk.

Bahkan beredar surat bocoran dari Kementerian BUMN yang ditandatangani Rini yang isinya meminta PGN agar lekas menggelar RUPSLB.

"Sehubungan dengan rencana pembentukan holding BUMN minyak dan gas dengan mempertimbangkan telah disampaikannya kepada Presiden Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perseroan PT Pertamina," bunyi surat yang ditandatangani Rini tersebut.

PGN sendiri sudah mengumumkan akan menggelar RUPSLB pada 25 Januari 2018 mendatang. Undangan bagi para pemegang saham itu pun sudah diumumkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meski dalam undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai mata acara rapat, namun Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim membenarkan bahwa RUPSLB tersebut terkait rencana pembentukan holding BUMN migas.

"RUPSLB 25 Januari sebagai bagian proses holding migas," tuturnya kepada detikFinance.

Sayangnya Jobi enggan menjelaskan lebih jauh mengenai proses pembentukan holding BUMN migas tersebut. "Tunggu pengumuman lebih lanjut," imbuhnya.

Menurut data BEI, porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia di PGN sebesar 13,8 miliar lembar saham atau setara 56,9%. Saham itulah yang nantinya akan dialihkan ke Pertamina jika holding BUMN migas jadi terbentuk.
Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Kabinet Presiden Jokowi Joko Widodo profesional bisnis ekonomi indonesia
Menteri BUMN Rini Soemarno menginginkan pengalihan saham Freeport sebanyak 51 persen ke pemerintah dipercepat dari target awal akhir tahun 2018. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan ingin mempercepat penyelesaian proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke tangan pemerintah pada semester I 2018 mendatang.

Artinya, lebih cepat dari target yang sempat diutarakannya, yaitu pada akhir tahun 2018. "Insyaallah, Freeport juga semester I 2018," ujarnya di kawasan Kuningan, Senin (27/12).

Sayangnya, Rini enggan membagi lebih rinci alasannya memajukan target dari proses pengalihan saham Freeport sebanyak 51 persen itu.

Namun, ia bilang,  sampai saat ini kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, masih terus saling memenuhi poin-poin negosiasi. "Semua masih dalam proses, kami harus hati-hati," terang dia.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga mengaku masih terus bernegosiasi dengan Freeport, namun belum menemukan titik kesepakatan yang menyeluruh.
Adapun empat poin yang dikejar kesepakatannya, yaitu pertama, kewajiban membangun fasilitas pemurnian dan (smelter). Kedua, divestasi saham Freeport ke tangan pemerintah sebesar 51 persen.

Ketiga, perubahan skema pengenaan pajak sesuai dengan kontrak (nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing). Keempat, perpanjangan operasi hingga 2041 mendatang.

"Di masing-masing item itu kami melakukan detail negosiasi dari prosesnya maupun bagaimana mencapainya sebelum menyepakati mengenai pengeluaran IUPK yang baru," kata Ani. (CNN Indonesia)
Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Kabinet Presiden Jokowi Joko Widodo profesional bisnis ekonomi indonesia
Rini Soemarno

REPUBLIKA.CO.ID, TOBA SAMOSIR -- Hari ini, Jumat (22/12), masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Ibu. Pada kesempatan ini pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyampaikan banyak cara mengungkapkan rasa cinta kasih kepada seorang ibu.

"Kalau saya paling sering masak untuk ibu ya, karena saya orangnya suka masak, saya sering masaki ibu saya terus kita mencari waktu untuk ngobrol", ujarnya di Toba Samosir, Jumat (22/12).

Hari ibu menjadi spesial dan punya makna tersendiri bagi setiap orang terutama mengenang masa-masa bahagia dengan ibu dan menjadi ibu dari seorang anak.

"Biasanya anak-anak pas hari ibu pasti ingat, ada yang memberi bunga. Kalau anak saya yang laki biasa ya masakin karena memang dia juga suka masak, itu saja sudah senang," ucapnya.

Kendati demikian, kesibukan kerja semasa muda membuat Rini tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersama ibunya. "Terakhir justru waktu saya sudah kerja, sudah punya karier dan sudah punya duit jadi ajak pergi ibu untuk wisata. Tapi tidak terlalu lama karena beliau sudah tidak ada (meninggal)," kata dia.

Untuk itu ia berpesan bagi masyarakat yang masih memiliki ibu agar selalu membahagiakan orang yang telah membawa kita masing-masing ke dunia ini.

"Titipan saya adalah kepada adik-adik yang ibunya masih dekat dan masih ada harus ingat betapa beruntungnya bahwa ibu selalu sama-sama, selalu bisa memberi nasihat di mana saat masalah selalu datang," ungkapnya.
Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Kabinet Presiden Jokowi Joko Widodo profesional bisnis ekonomi indonesia
Menteri BUMN Rini Soemarno memberi sambutan dalam launching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12). GPN bisa menekan biaya investasi dan infrastruktur bagi perbankan karena dapat dipakai bersama. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Samosir - Menteri BUMN Rini Soemarno mencoba memutar otak untuk mengatasi BUMN yang masih merugi hingga akhir 2017. Untuk mencari jalan keluar itu, dirinya mengumpulkan seluruh CEO BUMN di Parapat, Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis (21/12/2017).

Sampai akhir tahun ini setidaknya beberapa BUMN yang masih merugi antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kertas Leces (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

"Ada beberapa hal yang kita perdalam hari ini, salah satunya mengenai bagaimana menghadapi perusahaan yang merugi. Ada yang merugi sudah dari puluhan tahun, ada yang merugi karena memang operasionalnya sangat jelek," kata Rini di Samosir.

Rini Soemarno mengatakan, kerugian total BUMN mencapai Rp 13 triliun pada 2013. Kemudian pada 2016 kerugian sekitar Rp 5 triliun dan diperkirakan kerugian sekitar Rp 4 triliun pada 2017.

Dari total kerugian tahun ini, Rini Soemarno menuturkan, BUMN yang paling besar kerugiannya adalah Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Kerugian masing-masing BUMN di atas Rp 1 triliun.

Dua BUMN itu menjadi paling banyak merugi karena Garuda Indonesia tengah menghadapi persoalan persaingan bisnis. Untuk itu, Rini meminta efisiensi harus terus dilakukan Garuda Indonesia. Sementara untuk Krakatau Steel, kerugian lebih banyak disebabkan adanya dumping baja dari China.

"Tahun ini mungkin masih ada 12-13 BUMN (merugi). Dan nanti 2018 kita targetkan tidak ada lagi BUMN yang rugi," tutur dia. (Liputan6.com)
Rini Soemarno Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Kabinet Presiden Jokowi Joko Widodo profesional bisnis ekonomi indonesia

Nabire - Ada pemandangan berbeda di Pantai Nabire, Papua siang hari ini. Sejumlah warga di lokasi itu berkerumun dengan pandangan tertuju pada seorang perempuan.

Di sana, Rini Soemarno terlihat sedang duduk santai di pinggir pantai Nabire. Sang Menteri BUMN itu duduk bersama dengan sejumlah pejabat BUMN dari PT PLN (Persero) maupun PT BNI (Persero).

Warga di sana satu per satu mengajak Rini untuk foto bersama. Rini yang mengenakan batik biru bercorak cokelat pun meladeni dengan cukup antusias. Rini juga menunjukkan tas asli Nabire yang baru saja dibelinya.

"Tadi habis jalan-jalan melihat rumah kreatif. Di sana melihat-lihat produk kerajinan warga. Terus saya beli tas ini, harganya Rp 300 ribu," kata rini tersenyum sambil menunjukkan tas rajut bertuliskan 'I love Nabire', di lokasi, Rabu (20/12/2017).

Usai meladeni foto bersama, Rini yang mengenakan kacamata hitam itu kemudian berjalan menuju pantai. Dengan sigap Rini menggulung celana, melepas sepatu, kemudian Menteri BUMN itu menikmati deburan ombak laut yang menyapu mata kakinya.

Awalnya, Rini berniat untuk menaiki kapal perahu kecil yang ada di sana. Namun karena besarnya ombak, akhirnya niat itu dibatalkan. Perahu tak bisa berlabuh ke tepi pantai. Alhasil Rini hanya menikmati ombak di sana.

"Ayo dong sini pada buka sepatu, masa takut sama air," ajak Rini kepada wartawan yang mengikuti.
Sekitar 10 menit kemudian, Rini kembali ke pinggir pantai. Dirinya pun tak lama meninggalkan lokasi tersebut bersama dengan rombongannya.

Diketahui, Rini sendiri datang ke Nabire untuk ikut meresmikan pemasangan listrik ke 74 desa di Papua. Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijadwalkan hadir untuk peresmian tersebut. (Detik)